Medan, Sihanouknewpost - Pemerintah Selandia Baru melalui Perdana Menteri Jacinda Ardern menyatakan mereka menghentikan hubungan militer dan politik dengan pemerintah Myanmar buntut kudeta di negara tersebut.

Dalam pernyataannya Ardern meminta dunia untuk mengutuk langkah militer Myanmar dan menyaksikan apa yang telah terjadi disana.

Ardern mengatakan, butuh waktu berpuluh tahun untuk membangun demokrasi di negara kawasan Asia Tenggara namun di kacaukan begitu saja.

Saya mengira setiap warga Selandia Baru dan negara lain akan sedih melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ini.

Salah satu sanksi yang di berlakukan oleh Selandia Baru adalah larangan masuk bagi petinggih senior militer Myanmar.

Pada 1 Feruari lalu, pasukan militer Myanmar menyerbu dan menangkap pemimpin serta penasihat sipil Myanmar,salah satunya adalah Aung San Suu Kyi.

Ardern akan mengajak agar Dewan HAM PBB segera mengelar pertemuan khusus dan membahas situasi dan sikap yang diambil terkait langkah tersebut.

Ardern menerangkan sejak tahun 2017 Selandia Baru memberikan bantuan kepada Myanmar senilai 42 juta dollar atau senilai 426 miliar.

Dia berujar, bantuan bisa saja mereka berhentikan atau dilanjutkan dengan syarat, tidak sampai disalahgunakan oleh junta.

Selandia Baru dalam hal ini tegas menyatakan tidak mengakui pemerintahan yang dipimpin militer, menyusul kudeta pekan lalu, serta secara resmi menyatakan menghentikan hubungan tingkat tinggih dalam bidang politik dan militer.